Kudus - Kamis, (15/8) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus (Rutan Kudus) meraih dua penghargaan prestisius dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kudus. Penghargaan tersebut mencakup Juara 1 dalam kategori Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Juara 1 dalam kategori Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
Penghargaan merupakan wujud pengakuan atas dedikasi dan keunggulan Rutan Kudus dalam pengelolaan keuangan. Kinerja Pelaksanaan Anggaran mengacu pada efektivitas dan efisiensi Rutan Kudus dalam menggunakan anggaran yang diberikan.
Baca juga:
Kemenkumham Terima Penghargaan Terbaik UKPBJ
|
Dalam kategori ini, Rutan Kudus dinilai berhasil memanfaatkan anggaran secara optimal, mencapai target-target yang telah ditetapkan, serta melaksanakan program-program dengan tepat waktu. Sementara itu, dalam kategori Penyampaian LPJ, Rutan Kudus mendapat penilaian tinggi atas keakuratan, keterbukaan, dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan.
Kepala Rutan Kudus, Solichin dalam sambutannya saat menerima penghargaan, menyatakan kebanggaan dan rasa terima kasihnya.
“Penghargaan ini adalah hasil kerja keras dan dedikasi seluruh tim di Rutan Kudus. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dalam pengelolaan anggaran dan laporan keuangan. Ini juga menjadi motivasi bagi kami untuk selalu transparan dan akuntabel dalam setiap aspek pengelolaan, ” jelas Solichin.
Acara penghargaan ini dihadiri oleh berbagai pejabat dari instansi pemerintah dan lembaga terkait. Kepala KPPN Kudus, dalam sambutannya juga memberikan apresiasi tinggi kepada Rutan Kudus.
“Kami sangat mengapresiasi pencapaian Rutan Kudus yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan. Ini adalah contoh yang patut diikuti oleh instansi lainnya, ” ungkapnya.
Penghargaan ini diharapkan tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Rutan Kudus tetapi juga dapat memotivasi instansi pemerintah lainnya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelaporan mereka. Dengan adanya penghargaan ini, diharapkan akan ada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja di sektor publik secara keseluruhan.